PENGAWASAN MANAGEMENT (MANAGEMENT OVERSIGHT) TERHADAP KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Image

Pada 29 Desember 2025 yang lalu Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menggelar Pengawasan Management (Management Oversight) terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertempat di ruang Joko Kaiman turut hadir Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Asisten Administrasi Bapak Amrin Ma’ruf, S.Sos., M.Si.

Pada paparannya Inspektur Daerah Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE menjelaskan tujuan dari Managemen Oversight yaitu “memperbaiki tata kelola pengawasan intern melalui Independency, Accountability, Responsibility, Transparency dan Fairnes. Diharapkan dalam penyelenggaraan pengawasan intern dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya sekaligus arah kebijakan dari visi misi Kabupaten Banyumas”.

Sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) tahun 2025 kinerja pengawasan APIP Inspektorat berjumlah 213 kegiatan meliputi :

  • Audit
  • Evaluasi
  • Monitoring
  • Pemeriksaan Ketaatan
  • Pemeriksaan kinerja
  • Pendampingan ZI/WBK/WBBM
  • Pengawasan Pelayanan Publik
  • Pengawasan BUMDes
  • Pengawasan Pengelolaan Keu Desa
  • Pengawasan standar Pelayanan Minimal
  • Penjaminan Kualitas (PK) SPIP
  • Probility Audit
  • Reviu

Dalam rekapitulasi pemeriksaan atas aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti terdapat 32 aduan online melalui laporgub.jatengprov,go,id dan lapakaduan.banyumas.go.id dan 18 aduan offline yaitu melalui surat yang ditujukan langsung ke Bupati. Sedangkan berdasarkan tindaklanjut BPK RI capaian kinerja sebesar 96,6%, tindaklanjut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 100% dan tindaklanjut oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 69,86%.

Pencapaian ini tentunya belum optimal karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM pengelola tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, kurangnya kesadaran objek pemeriksaan mengenai tindaklanjut, lambatnya respon dari objek pemeriksaan dan kegiatan koordinasi dengan Inspektorat Daerah yang belum Intensif.

.

Komentar